Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1. Perumusan kebijakan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri,kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraandibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologiandan pengembangan perdagangan luar negeri;
5. Pelaksaanaan administrasi Dinas;
6. Pelaksaanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
3. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
4. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
6. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
7. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
10. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
11. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
12. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
14. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
15. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
16. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
17. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
18. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
20. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.  Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

1. mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunandokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
2. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
6. mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dinas;
7. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA dinas;
8. menyusun laporan tahunan dinas;
9. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
10. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
13. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
14. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan dinas;
16. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
17. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
18. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
19. menyusun laporan keuangan dinas;
20. mengkoordinir dan menyusun anggaran dinas;
21. menyusun laporan keuangan dinas;
22. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan Fungsi;
23. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
24. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.  Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
3. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
4. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
5. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
6. mengkoordinir dan menyusun bahan kerjasama, publikasi,dan hubungan masyarakat;
7. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas;
8. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
9. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, Pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin dilingkungan Dinas;
10. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
11. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan; dan
12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, bina sumber daya manusia dan pengawasan kemetrologian.

b) Fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
3. pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan pada sarana perdagangan;
4. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
5. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kota;
6. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
7. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
8. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kota;
9. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
10. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
11. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
12. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
13. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
14. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
15. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota (KP3 Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kota.
16. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
17. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
18. pengelolaan cap tanda tera;
19. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
20. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian diseluruh daerah kota sesuai wilayah kerjanya;
21. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasisumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
22. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera,
23. pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
24. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT),dan satuan ukuran;
25. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
26. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
27. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau DaerahTertib Ukur;
28. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
29. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang sertapengawasan kemetrologian;
30. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
31. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
32. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Tugas Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana perdagangan.

b) Fungsi Bidang Sarana Perdagangan

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
3. pelaksanaan fasilitasi terhadap sarana distribusi perdagangan yang di kelola di wilayah kerjanya;
4. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
5. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan; dan
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor

Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan bidang promosi dan pengembangan ekspor mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor dan bidang promosi, penggunaan serta pengembangan produk dalam negeri.

b) Fungsi Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi/khusus produk ekspor asal 1 (satu) daera hkota;
3. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran daganglokal dan misi dagang bagi/khusus produk ekspor asal 1 (satu) daerahkota;
4. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran daganglokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
5. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraanproduk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
6. penerbitan Surat Keterangan Asal; danpembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
7. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
8. Pelaksanaan Pameran/Promosi serta Kemitraan Produk Lokal/Dalam Negeri (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan)
9. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

(2) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serts pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditentapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoornator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:

a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan

b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.